Seminar Pengupahan Upah 2023


Serang, SPNkomplainmedia - Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional kabupaten Serang, mengadakan seminar pengupahan 2023 provinsi Banten, Senin ( 31/10 ) di Gedung PGRI Kragilan Serang.

     Hal ini adalah langkah tepat yang di ambil Asep Saepulloh SH MM selaku Ketua DPC SPN Kab Serang dan jajarannya dalam menentukan langkah apa yang harus di tempuh dalam memperjuangkan UMK 2023.

     Kegiatan ini di ikuti oleh 54 peserta dari seluruh perwakilan buruh tiap-tiap PSP SPN di serang. DPC SPN Kab Serang mendatangkan narasumber yang kompeten di bidangnya diantaranya, AGUS SUPRIYADI, SH,.MH selaku ketua APINDO, Roni A. SAMUEL Bagian pengupahan unsur APINDO, H. KARNA WIJAYA,SH,.MH sebagai Kasie pengupahan dan Jamsostek, Jainal Alamsyah,SE,.M.AKT dari Akademisi, DIDIT SALEH dari Trade Union Right Centre ( TURC ) dan Hambali selaku Anggota dewan pengupahan kabupaten Serang.

     Tepat pukul 09.00 WIB acara dimulai dan di buka langsung oleh ketua DPC SPN Kab Serang yang bertindak sebagai moderator di SEMINAR PENGUPAHAN 2023 kali ini. Dan masing-masing narasumber memaparkan pendapatnya tentang UMK tahun 2023, Hambali selaku Anggota Dewan Pengupahan sampaikan bahwa pemerintah akan tetap memakai PP 36 sebagai formula penetapan upah tahun depan seperti 2 tahun sebelumnya. Hambali membandingkan jika penetapan UMK berdasar PP 78 itu akan ada peningkatan di bandingkan PP 36,ujarnya.

     Agus Supriyadi,SH,. MH selaku Ketua APINDO menyatakan jika asumsi Serikat Pekerja Serikat Buruh di mata APINDO/Pengusaha adalah penghambat produksi, akan tetapi setelah mendengarkan, Ikrar, Mars SPN , Ketua APINDO katakan ternyata SPN Kab Serang mempunyai cita-cita luhur dan mulia untuk seluruh Anggotanya di basis. Agus Supriyadi, SH,. MH setelah melihat ini kami ( APINDO ) punya acuan untuk mengambil jalan tengah untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah maupun Pusat,'paparnya.

     Sedangkan Karna Wijaya, SH,. MH menyarankan untuk kedepannya agar SPN Kab Serang tiap melakukan UNRAS harus di barengi dengan science tidak sekonyong-konyong demo dan demo saja, harus punya data untuk menandingi data dari BPS dengan cara Buruh harus melakukan survei KHL ( KEBUTUHAN HIDUP LAYAK ) untuk mementahkan data dari BPS yang dijadikan acuan oleh APINDO dalam menentukan dan menetapkan Upah atau UMK tahun 2023. Karena jika tidak ada data pembanding, sudah bisa di pastikan kaum Buruh Serang Banten akan kalah, imbuhnya.'

     Pernyataan Hambali salah satu Anggota Dewan Pengupahan DPC SPN Kab Serang di perkuat oleh Didit Saleh dari TURC melalui Zoom meeting, jika tahun 2023 Banten tidak akan mengalami kenaikan Upah jika pemerintah masih menggunakan PP 36 sebagai formulasi penetapan UMK,'tegasnya!.

     Haerudin atau aeng sapaan akrabnya di Organisasi SPN dari PSP SPN PT Eagle Nice Indonesia mementahkan argument salah seorang narasumber, yang menyatakan jika dalam UNRAS, SPN harus menyertakan bukti data sebagai pembanding agar aksi Buruh tidak sia-sia. Padahal Buruh juga mengadakan survey KHL dalam menuntut UMK tiap tahunnya,"geramnya!

     Seminar pengupahan DPC SPN Kab Serang di tutup dengan koordinasi strategi dan langkah perjuangan SP/SB KHUSUSNYA SPN bersama DJOKO HARIYONO selaku Ketua Umun SPN.*(Agus/Gilang_SKM)